jurnalis.or.id – Kabupaten Bandung Barat, Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah serta Bimbingan Teknis Pendalaman Tugas Anggota DPRD fraksi PDI perjuangan se-Jawa Barat, di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu siang.

Kegiatan yang mengusung tema Solid Bergerak wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan inovasi nasional tersebut, berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020.

Adapun yang menjadi salah satu pembahasan mulai dari tata kelola partai serta 5 program prioritas bidang kesejahteraan rakyat. Bimtek yang digelarnya ini, selain untuk meningkatkan kapasitas fungsi anggota DPRD dan kapasitas peran serta fungsi anggota DPRD, juga sebagai orientasi pengelolaan dana reses, optimalisasi tugas, dan tanggung jawab kelengkapan DPRD.

Sementara dalam Rakerda menghasilkan sebuah rekomendasi yang disebut dengan 5 program prioritas seperti sandang pangan dan papan, pendidikan dan kesehatan, tenaga kerja dan jaminan sosial, infrastruktur dan unit hidup, serta agama dan kepercayaan. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono sasaran dari 5 program prioritas tersebut adalah untuk meningkatkan anggaran program di Provinsi, seperti anggaran untuk masalah Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruaan SMK yang semua belum semua tercover pemerintah provinsi, guru honorer yang belum mendapatkan upah layak, dan BPJS yang masih belum bisa dinikmati semua masyarakat kurang mampu.

“Kita bisa berkaloborasi dengan Ridwan Kamil terutama ya terkait dengan tadi prioritas program rakyat itu bagaimana sandang pangan terutama pangan se Jawa Barat bagaimana dipastikan tidak ada rakyat Jawa Barat yang kelaparan terkait dengan papan banyak program-program yang dilakukan di provinsi juga kita tingkatkan terkait dengan pendidikan, sekarang ada wacana yang muncul pada saat misalnya SMK-SMA sudah dihandle oleh provinsi.

Banyak misalnya SMA-SMK swasta yang belum dicover sepenuhnya oleh provinsi terus terkait dengan guru-guru honorer yang belum yang tidak layak mendapat upah sekarang ini BPJS dengan berbagai macam keterbatasannya akhirnya belum bisa melayani semua rakyat yang miskin termasuk apapun yang menjadi tadi 5 program Ridwan Kamil ya bisa selaras dengan PDI Perjuangan.” Ujar Ono Surono, S.T. Selaku Ketua PDP PDIP Jawa Barat.

Ono menambahkan sebagaimana instruksi DPP, bahwa sebagai partai pelopor pihaknya akan membentuk pengurus anak cabang PAC, pengurus ranting, dan pengurus anak ranting di seluruh Jawa Barat, sehingga pada 8 Maret 2020 mendatang sudah terbentuk semua.

Kepengurusan yang sudah terbentuk nantinya benar-benar akan menjadi organ partai guna mewujudkan partai pelopor di mana PDI Perjuangan bergerak bersama-sama dengan rakyat, sehingga berbagai macam permasalahan rakyat yang ada di wilayah Jawa Barat akan tersampaikan oleh PAC, pengurus ranting, dan pengurus anak ranting.

Tonton via Youtube